BNPB: Ubah Paradigma Bencana dari Respons Jadi Pencegahan

BNPB: Ubah Paradigma Bencana dari Respons Jadi Pencegahan

JAKARTA - Seluruh elemen masyarakat umum dan jajaran pemerintahan perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana dari respons menjadi pencegahan (prevention). 

"Paradigma kita terhadap bencana sudah berubah dari respons ke kesiapsiagaan. Sejarah transformasi kelembagaan penanggulangan bencana dimulai setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004," ungkap Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja. 

Bernardus Wisnu Widjaja menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi", bertempat di Gedung Serba Guna Roeslan Abdul Gani Kemenkominfo, Jakarta, Senin (05/03/2018). 

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 antara lain Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat, dan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Adang Saf Ahmad. 

Deputi BNPB menambahkan pada fase pertama tahun 2004-2009 adalah masa memperkuat komitmen terkait penanggulangan bencana nasional. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mandat membentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD tingkat daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota. 

Tugas dari BNPB adalah menyusun kebijakan yang inklusif terkait penanggulangan bencana alias mitigasi bencana dan tanggap bencana. Artinya BNPB diberikan mandat untuk berkoordinasi pada semua kementerian/lembaga melaksanakan kebijakan tanggap bencana. 

"Kami bisa memerintah semua kementerian/lembaga untuk melakukan komando. Kami monitoring semua kebijakan kementerian/lembaga mengingat Indonesia adalah supermarket bencana sehingga perlu diantisipasi secara cermat dan terpadu. Jangan sekali-kali kita seolah-olah hanya meminta bantuan saat ada bencana," jelas Wisnu Widjaja.  

Penanggulangan bencana selain memperkuat koordinasi antarlembaga dan memberdayakan elemen masyarakat adalah memperkuat perencanaan atau melihat ancanam/potensi bencana yang mengintai Indonesia selama ini. 

Deputi Wisnu Widjaja menjelaskan sejak BNPB dibentuk juga berfungsi sebagai laboratorium bencana. Bahkan banyak lembaga dan negara yang belajar mengenai sistem penanggulangan bencana pada BNPB. Untuk itu, PBB memberikan penghargaan Global Champion kepada BNPB terkait penanggulangan bencana tersebut. 

"Tidak hanya itu, BNPB bisa memberikan sertifikasi ISO kepada lembaga yang mampu memperhatikan sistem penanggulangan bencana," jelas Wisnu. 

Mulai periode 2015-2019 BNPB diminta untuk meningkatkan efektivitas mengingat rata-rata kerugian bencana per tahun mencapai Rp30 triliun. Sebab, pengalaman di beberapa negara ketika tidak siap menghadapi bencana maka pertumbuhan ekonominya langsung merosot. 

Target prioritas BNPB dalam mengurangi risiko bencana. Pertama, mengurangi kerusakan infrastruktur; kedua, menekan jumlah kerugian yang dialami, dan ketiga mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana. Selain itu ada empat prioritas aksi BNPB: agar masyarkat memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana, investasi dalam pengurangan risiko, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif. 

Menyangkut sosialisasi mitigasi bencana kepada publik, BNPB sudah mempunyai INARISK.bnpb.go.id yaitu portal informasi hasil kajian risiko bencana (termasuk proyeksi dampak dan kerugian per bencana hingga ke tingkat kecamatan) serta sebaran spasial ancaman dan risiko bencana. 

"Publik bisa memanfaatkan hal tersebut dan dapat diunduh di google play," jelas Wisnu Widjaja.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), dan FMB9.ID (Facebook). (kwb/jpp)

 
Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...adi-pencegahan

Share Berita

Dipost Oleh W Suratman

Staf Pastigana

Post Terkait

Tinggalkan Komentar