Kegiatan Pemetaan Partisipatif Kebencanaan di Kabupaten Pangandaran

Kegiatan Pemetaan Partisipatif Kebencanaan di Kabupaten Pangandaran

PANGANDARAN (09/07/2019) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Kesiapsiagaan, melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Ground Cek Pemetaan Partisipatif Kebencanaan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat,  dalam rangka memperkuat kapasitas wilayah dari sisi kebencanaan. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 desa yang berada di Kabupaten Pangandaran, waktu pelaksanaan pemetaan partisipatif kebencanaan, di laksanakan mulai tanggal 09 s.d 11 Juli 2019. 

Hadir dalam sesi pembukaan, Plh.Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Bambang Surya Putra, M.Kom di dampingi oleh Kepala Seksi Pemaduan Sistem Jaringan, Maryanto, S.Kom, beserta jajaran staf Direktorat Kesiapsiagaan BNPB selaku Tim Fasilitator dalam kegiatan tersebut, disamping itu juga hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dr. Drs. H. Nana Ruhena, M.M beserta jajaranya. 

Dalam kata sambutanya Plh. Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Bambang Surya Putra menyampaikan bahwa, hari ini kita melakukan pemetaan bersama, tetapi pemetaan ini berbeda dengan lainnya, pemetaan ini untuk kebencanaan. Selain untuk kebutuhan kebencanaan, data-data yang dihasilkan nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan tata ruang wilayah dan pengembangan ekonomi, jelas Plh.Direktur Kesiapsiagaan BNPB. 

Disamping itu, tujuan dari pemetaaan ini juga untuk menghasilkan data keterpaparan. Jika data bahaya dan keterpaparan ada, maka kita bisa mengetahui wilayah terpapar yang terdampak bencana. Dengan demikian jika kita sudah mengetahui wilayah terpapar dan terdampak maka kita bisa membuat program kesiapsiagaan, seperti memasang rambu kebencanaan dan jalur evakuasi, serta lain-lainya. 

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran Dr. Drs. H. Nana Ruhena, M.M. Mengajak semua stakeholder desa di Kabupaten Pangandaran untuk senantiasa bekerjasama dalam membuat pemetaan kebencanaan tersebut. Kabupaten Pangandaran memiliki 10 kecamatan dan 93 desa. Kabupaten Pangandaran dikenal dengan keindahaan alamnya, merupakan daerah tujuan wisata, terutama wisata pantai, sungai dan goa. 

Namun disisi lain, lanjut H. Nana Ruhena, bahwa potensi dan ancaman bencana di Kabupaten Pangandaran juga cukup tinggi, berdasarkan data yang ada Kabupaten Pangandaran masuk peringkat ke 16 daerah rawan bencana di Indonesia. Kejadian dan ancaman bencana yang pernah terjadi, Longsor, Banjir, Gempa Bumi dan Tsunami. 

“Dari semua jenis bencana tersebut yang paling berat dan berdampak ketika terjadi,  adalah Tsunami. Di Kabupaten Pangandaran ada 6 kecamatan dan 23 desa yang berpotensi rawan Tsunami,”jelas Kalaksa BPBD Kabupaten Pangandaran. 

Kalaksa BPBD Kabupaten Pangandaran juga menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 36 peralatan peringatan dini (EWS) yang ada di Kabupaten Pangandaran dan terdapat 17 Desa Tanggung Bencana. 

Dalam sesi materi,  diawali dengan pemaparan oleh Kepala Seksi Pemaduan Sistem Jaringan BNPB, Maryanto. Selain menjelaskan terkait sejarah pemetaan partisipatif dan dengan adanya pemetaan semacam ini, juga bisa kita gunakan untuk perencanaan yang lebih baik. Disinilah pentingnya pelibatan masyrakat dalam pemetaan partisipatif. 

Kasi Pemaduan Sistem Jaringan BNPB juga menyampaikan, kenapa bisa nyambung antara peringaran dini dengan pemetaan. Sesuai Pasal (4) Undang-undang Nomor 24/2007 ada (7) tujuan yang di amanatkan untuk BNPB dan BPBD, dimana di dalam poin (5) menyebutkan, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta dunia usaha, jelas Maryanto. 

Kabupaten Pangandaran menjadi sasaran pemetaan partisipatif, karena banyaknya kejadian bencana, terutama Gempa Bumi dan Tsunami yang pernah terjadi di daerah ini, untuk itu perlunya untuk memperkuat kapasitas daerah, salah satunya melalui pemetaan partisipatif ini. 

Disamping itu juga, kegiatan ini merupakan program pelaksanaaan Pemetaan Partisipatif Kebencanaan di 136 Kabupaten/Kota Wilayah RPJMN Tahun 2019, seluruh desa yang diundang sudah hampir selesai dalam pengumpulan data. Kegiatan ini sangat berguna, karena data desa yang dimasukan bisa sangat bermanfaat saat terjadi bencana. 

Pemetaan ini merupakan salah satu langkah BNPB dalam melakukan mitigasi bencana. Sehingga pemerintah akan mengetahui berapa jumlah fasilitas umum, fasilitas sosial, berapa jumlah penduduk dan jumlah fasilitas-fasilitas vital yang ada di daerah tersebut saat terjadi bencana. Kegiatan ini untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan terkait dengan pengurangan risiko bencana. 

Sementara Tim Fasilitator dari Staf Direktorat Kesiapsiagaan, menjelaskan bahwa pemetaan yang dilakukan ini bukan langsung ke lapangan,tapi pihak desa yang melaporkan ke kita, dan kita yang melakukan pemetaan secara digital, makanya ini bersifat partisipatif atau bersama-sama berkontribusi satu sama lain. 

Tujuannya agar informasi kebencanaan itu akan semakin baik, seumpama terjadi bencana disuatu desa, maka tinggal lapor ke Pusdalops, langsung menyebutkan lokasi spesifiknya dimana, maka pihak BPBD akan langsung melihat di peta digital berapa jumlah rumah yang terdampak, karena sudah ada data-data bangunannya, BPBD akan dengan mudah memberi tanda jumlah rumah yang terdampak serta memperkirakan jumlah jiwa dan kebutuhan logistik yang dibutuhkan.(ws)

 

 

 

----------------------------------- 
Direktorat Kesiapsiagaan 
Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
Graha BNPB Lt.14, Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta 13210 
Telp (021) 2982 7793 
Fax (021) 2128 1200

Share Berita

Dipost Oleh W Suratman

Staf Pastigana

Post Terkait

Tinggalkan Komentar