Latar Belakang

Arah kebijakan pembangunan nasional lima tahun kedepan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2020 – 2024 dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah mengamanatkan untuk memprioritaskan Pembangunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan ini semata-mata menekankan kembali bahwa pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya berkontribusi pada solusi permanen pada masalah-masalah pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim

Berkaitan dengan peningkatan ketahanan terhadap bencana, harus disadari bahwa upaya kearah tersebut perlu dukungan semua pihak, karena pada dasarnya penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, mulai dari pemerintah hingga tingkat unit sosial-ekonomi terkecil di masyarakat, yaitu keluarga, Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Bogor bahwa seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat serta dukungan media massa.

Lebih lanjut, peningkatan ketahanan terhadap bencana sebagai bagian dalam penguatan penanggulangan bencana di Indonesia, dapat dilakukan antara lain melalui pendekatan:

  • Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat
  • Peningkatan pengetahuan kebencanaan
  • peningkatan kerjasama dan kemitraan antar pelaku (daerah, nasional dan internasional)

 Dalam hal penguatan tata kelola dan pelayanan penanggulangan bencana di tingkat daerah juga merupakan mandat UU No. 23 Tahun 2014 yang telah menempatkan bencana sebagai sub-urusan wajib daerah. Tentu saja mandat ini berimplikasi pada tuntutan peningkatan peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Melalui terbitnya PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang mengamanatkan pembenahan mekanisme kerjasama antar kelembagaan di daerah dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4 dalam Permendagri tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sedikitnya memuat: penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Penekanan pentingnya peran daerah ini karena daerah adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Trend kejadian bencana terus meningkat, peran pemerintah daerah dan masyarakat harus diperkuat. Berdasarkan data dari BNPB, selama tahun 2019, terdapat 3.814 kejadian bencana, yang mengakibatkan 481 jiwa meninggal dunia, 11 jiwa hilang, 6,1 juta jiwa terdampak dan mengungsi, serta 3.422 luka-luka.

Penekanan penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana telah sejak awal menjadi arus utama dalam penanggulangan bencana. Saat kejadian bencana, masyarakatlah yang menjadi korban dan pihak paling menderita sehingga diperlukan peningkatan kapasitasnya agar mampu menanggapi bencana secara cepat dan tepat. Salah satu peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui gerakan aksi bersama seperti simulasi kesiapsiagaan/latihan penanganan bencana yang secara berkala dilaksanakan pada Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB).

Rangkaian kegiatan HKB tahun 2020 ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari arahan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakornas PB tahun 2020 yaitu memperkuat ketangguhan dengan mendayagunakan modal sosial dan ruang-ruang publik dan memperluas kerjasama pentahelix.